PREDIKSI SOAL DAN PEMBAHASAN PPPK CPNS TWK WAWASAN KEBANGSAAN 2


Berikut ini merupakan materi kelanjutan dari materi sebelumnya.

Rumusan IV: Piagam Jakarta
Usulan-usulan blue print Negara Indonesia telah dikemukakan anggota-anggota BPUPKI pada sesi pertama yang berakhir tanggal 1 Juni 1945. Selama reses antara 2 Juni-9 Juli 1945, 9 orang anggota BPUPKI ditunjuk sebagai panitia kecil yang bertugas untuk menampung dan menyelaraskan usul-usul anggota BPUPKI yang telah masuk. Pada 22 Juni 1945 panitia kecil tersebut mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI dalam rapat informal. Rapat tersebut memutuskan membentuk suatu panitia kecil berbeda (kemudian dikenal dengan sebutan "Panitia Sembilan").

Persetujuan yang dilakukan oleh Panitia Sembilan tercantum dalam sebuah dokumen "Rancangan Pembukaan Hukum Dasar". Dokumen ini pula yang disebut Piagam Jakarta Uakarta Charter) oleh Moh Yamin. Adapun rumusan rancangan dasar negara terdapat di akhir paragraf keempat dari dokumen "Rancangan Pembukaan Hukum Dasar" (paragraf 1 - 3 berisi rancangan pernyataan kemerdekaan/proklamasi/ declaration of independence). Rumusan ini merupakan rumusan pertama sebagai hasil kesepakatan para "Pendiri Bangsa".

(a) Rumusan kalimat
" ... dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." 

(b) Alternatif pembacaan
Alternatif pembacaan rumusan kalimat rancangan dasar negara pada Piagam Jakarta dimaksudkan untuk memperjelas persetujuan kedua golongan dalam BPUPKI sebagaimana terekam dalam dokumen itu dengan menjadikan anak kalimat terakhir dalam paragraf keempat tersebut menjadi sub-sub anak kalimat. " ... dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan, 
[A] dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar[:]
[A.1] kemanusiaan yang adil dan beradab,
[A.2] persatuan Indonesia, dan
[A.3] kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta 
[B] dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." 

(c) Rumusan dengan penomoran (utuh)
(1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
(2) Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
(3) Persatuan Indonesia
(4) Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
(5) Serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

(d) Rumusan populer
(1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
(2) Kemanusiaan yang adil dan beradab
(3) Persatuan Indonesia
(4) Persatuan Indonesia
(5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 

5. Rumusan V: BPUPKI
Pada sesi kedua persidangan BPUPKI yang berlangsung pada 10-17 Juli 1945, dokumen "Rancangan Pembukaan Hukum Dasar" dibahas kembali secara resmi dalam rapat pleno tanggal 10 dan 14 Juli 1945. Dokumen "Rancangan Pembukaan Hukum Dasar" tersebut dipecah dan diperluas menjadi dua buah dokumen berbeda yaitu Declaration of Independence (berasal dari paragraf 1 - 3 yang diperluas menjadi 12 paragraf) dan Pembukaan (berasal dari paragraf 4 tanpa perluasan sedikitpun). Rumusan yang diterima oleh rapat pleno BPUPKI tanggal 14 Juli 1945 hanya sedikit berbeda dengan rumusan Piagam Jakarta yaitu dengan menghilangkan kata "serta" dalam sub-anak kalimat terakhir. Rumusan rancangan  dasar negara hasil sidang BPUPKI, yang merupakan rumusan resmi pertama, jarang dikenal oleh masyarakat luas.

(a) Rumusan kalimat
" ... dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat-kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." 

(b) Rumusan dengan penomoran (utuh)
(1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
(2) Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
(3) Persatuan Indonesia
(4) Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalampermusyawaratan perwaki Ian
(5) Dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Posting Komentar

0 Komentar